BAB 10 KEPENTINGAN, TEKANAN EKONOMI, DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
BAB 10
KEPENTINGAN, TEKANAN EKONOMI, DAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL
A. TEKANAN EKONOMI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Tekanan
ekonomi mempengaruhi komunikasi yang dilakukan. Dalam berkomunikasi ada
tanggung jawab sosial, walau kadangkala tanggung jawab sosial tersebut sering
dikalahkan oleh kepentingan ekonomi. Dalam komunikasi massa, tekanan ekonomi
berasal dari tiga sumber, yaitu: 1. Pendukung finansial; investor, pemilik,
pemasang iklan, dan pelanggan. 2. Para pesaing. 3. Masyarakat/publik secara
umum.
Padahal,
mengejar keuntungan dan akumulasi kekayaan tidak harus mengorbankan moral.
Namun karena saat ini pertumbuhan pasar yang semakin bersaing membuat institusi
media menjadi ekspansi bisnis para pengusaha, sehingga banyak
keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan keuntungan komersil belaka. Semua
media berlomba-lomba membuat tayangan yang kreatif dan menarik perhatian para
konsumen, sehingga merebut hati pemirsa. Dan hal ini dimanfaatkan oleh para
media untuk menayangkan iklan-iklan agar da- pat dipertontonkan ke para
pemirsa. Tentu saja hal ter sebut merupakan pemasukan yang terbesar bagi instit
usi media, bahkan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pemasukan keuangan media
adalah iklan. Tetapi yang terj ad i adalah bahwa pemasang iklan dapat
memutuskan apakah suatu program dapat ditayangkan atau tidak, seh ingga
kekuasaan menjadi di tangan pemasang iklan. Sebuah idealisme jurnalistik
terkadang memang dikalahkan oleh sebuah kekuasaan keuangan. Manajemen med ia
sudah mulai dirasuki oleh teori-teori marketing yang penuh strategi untuk
meraup keuntungan komersil. Se hingga
keputusan-keputusan manajemen media hanya berdasarkan sebuah keuangan semata,
dan meletakkan idealisme jurnalistik ke urutan paling bawah. Hal ini
menyebabkan adanya dilema antara nilai etis antara tanggung jawab sosial dan
tekanan ekonomi yang ada demi kelangsungan institusi media itu sendiri.
B. NEOLIBERALISME SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI BARU
Studi
yang dilakukan I. Wibowo dkk., (2003) secara lugas menunjukkan bahwa
perkembangan kapitalisme dewasa ini tengah memasuki apa yang disebut neolib
eralism. Pada intinya, gagasan pokok neoliberalisme adal ah menjadikan ekonomi
sebagai kunci untuk memahami dan mendekati berbagai masalah, penggusuran arena
hidup sosial menjadi urusan individu, dan pemindahan regulasi dari arena sosial
ke urusan personal. Ada semacam pemujaan pasar dalam gagasan neoliberalisme. Pa
ra fundamentalis pasar begitu percaya bahwa tidak hanya produksi, distribusi
dan konsumsi yang tunduk pada hukum pasar, tapi seluruh kehidupan.
Dalam
gagasan neoliberalisme, cara-cara kita bertransaksi dalam kegiatan ekonomi
bukanlah satu dari berbagai model hubungan antarmanusia, melainkan satusatunya
model yang mendasari semua tindakan dan relasi antar manusia, baik itu
persahabatan, keluarga, hukum, tata-negara, maupun hubungan internasional.
Tindakan dan hubungan antarpribadi kita maupun tindakan dan hubungan legal,
sosial, dan politis kita hanyalah ungkapan dari model hubungan menurut
kalkulasi transaksi eko nomi. Aktivitas komunikasi dengan demikian mestilah
dilihat sebagai entitas ekonomi yang bermuara pada perhitungan untung rugi.
Ketika kita berkomunikasi, dalam kacamata neolib, maka sejatinya kita tengah
memenuhi kebutuhan. Dengan demikian “berkomunikasi” pada dasarnya adalah
“berekonomi”. Priyono (dalam Wibowo, 2003: 54), mengidentifikasi im plikasi
ontologis manusia sebagai homo economicus sep erti di atas mencakup dua hal;
pertama, hubunganhubungan antar pribadi dan sosial kita mesti dipahami de ngan
menggunakan konsep dan tolok ukur ekonomi. Jadi, ontologi economicus punya
implikasi pada epistemologi economicus pula. Kedua, prinsip ekonomi juga mer upakan tolok-ukur untuk mengevaluasi berbagai
tindakan dan kebijakan pemerintah suatu negara. Dala m hal ini, ontologi dan
epistemologi economicus pada gilirannya melahirkan etika economicus pula. Jika
liberlisme klasik menuntut pemerintah untuk menghormati kinerja pasar sebagai
salah satu cara jitu kehidupan ekonomi, neoliberalisme menuntut kinerja pasar
bebas sebagai satu-satunya tolok-ukur untuk menilai berhasil tidaknya semua
kebijakan pemerintah.
Menurut
Wibowo (2003: 3), pada tataran makro paling tidak terdapat tiga faktor yang
mendorong munculnya neoliberalisme. Pertama, berkembangnya perusahaan
multinasional (multinational corporation-MNC) sebagai kekuatan yang nyata dan
bahkan memiliki aset kekayaan yang lebih besar daripada negara-negara kecil di
dunia. Mereka ini rata-rata mempunyai kantor pusat di negara-negara maju (AS,
Uni Eropa, Kanada, Jepang, Australia), sekaligus memanfaatkan semua fasilitas
infrastruktur yang dimiliki oleh negara-negara itu, dan in- dustri komunikasi
bukan merupakan pengecualian. Namun demikian, gerak mareka dibimbing bukan oleh
nasionalisme, tetapi semata-mata oleh insting mengeruk laba di mana pun
kesempatan itu ada di dunia. Kedua, munculnya rezim internasional yang
berfungsi sebagai surveillance system. Untuk menjamin bahwa negara-negara di
dunia patuh menjalankan prinsip pasar bebas dan perdagangan bebas. Tiga
organisasi yang utama adalah WTO (World Trade Organization), World Bank dan IMF
(International Monetery Fund). Dengan mengandalkan tim yang kuat tersebar ke
seluruh dunia, mereka ini mampu membuat evaluasi dan laporan tahunan (annual
report) atas negara-negara di seluruh dunia. Secara khusus, Wood (dalam
Hidayat, 2003: 1) menyebut World Bank dan IMF sebagai dua institusi yang telah
menjalankan fungsi ideologi neoliberalisme sebagai ‘… build-in systemic
mechanism of economic liberation, opposing not only socialism but also
nationalism as well, in favor of the progressive extension of international
market forces”.
Ketiga,
terjadinya revolusi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Tanpa
kemajuan dalam bidang ini, tidak mungkin terjadi kemajuan-kemajuan neoliberal.
Gilpin & Gilpin (2002 :176), menggarisbawahi bahwa perubahan teknologi
menjadi basis perubahan-perubahan peran MNC dalam ekonomi global. Kemajuan-kemajuan
revolusioner dalam komunikasi dan transportasi, seperti internet dan konferensi
jarak jauh misalnya, secara teknis
memungkinkan bisnis-bisnis mengorganisasikan serta me ngelola sistem industri dan distribusi
global. Kemajuan-kemajuan teknologi ini telah banyak mengurangi biaya
globalisasi industri jasa dan manufaktur. Pada saat yang sama neoliberalisme
mengidealkan in ternasionalisasi kekuatan pasar. Bahwa bukan hanya me kanisme
pasar harus dipakai untuk mengatur ekonomi
seb uah negara, tapi juga untuk mengatur ekonomi globa l. Produk, dengan
demikian, tidak boleh hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga di luar
negeri. Begitu ju ga halnya dengan investasi yang tidak ditanamkan secara
lokal, melainkan harus merambat ke seluruh pelosok bumi mengikuti hukum supply
and demand. Dengan kata lain, gejala yang baru ini meninggalkan wilayah
‘political economy’ biasa dan memasuki wilayah yang kini ramai disebut
‘international political economy’. Penetrasi pasar internasional dalam dunia
komunikasi Indonesia menjadi lebih tak terhindari (inevitable) terutama
mengingat industri komunikasi amat sarat modal dan teknologi tinggi.
Privatisasi sebagai salah satu kebijakan penting neoliberalisme dapat dipahami
dari gagasannya tentang hu- bungan pemerintah dan sektor bisnis. Lain dengan
liberalisme klasik yang bereaksi terhadap kontrol kuat negara atas hidup
ekonomi (dalam merkantilisme), neoliberalisme melihat bahwa negara tidak punya
alasan apapun untuk mencampuri dan mengawasi pasar, karena pasarlah yang justru merupakan prinsip yang
mendasari negara dan masyarakat. Pasar juga yang menjadi tolokukur semua
keberhasilan dan kegagalan negara. Kar ena itu, bila kebijakan sosial (dalam
welfare system misalnya) menggangu kinerja pasar, mereka seharusnya dihapus,
atau paling tidak diubah supaya sesuai dengan prinsip pasar bebas. Berkaitan
dengan hal tersebut, kebijakan-kebijakan neoliberal berusaha memangkas atau
bahkan menghabisi peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi sampai tahap di
mana otoritas legitim pemerintah untuk mengelola suatu negara habis (Priyono,
dalam Wibowo, 2003: 58). Negara dalam perspektif neoliberal tidak hanya
diharuskan untuk mempertahankan peran tradisionalnya sebagai ‘penjaga malam’
(yang menjamin kebebasan ekonomi), tapi juga berkewajiban untuk mengembangkan
teknik-tek nik mengontrol warga, tanpa negara harus bertanggung jawab terhadap
mereka. Karena dalam neoliberalisme masyarakat merupakan kerumunan para
wirausahawan/ti yang otonom, masalah-masalah seperti pengangguran, kekurangan
gizi, atau kemiskinan yang kita alami lalu juga bukan lagi menjadi persoalan
negara. Masalah-masalah tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing warga
negara. Maka apa yang semula dianggap sebagai masalah sosial (kemiskinan,
pengangguran, kerusuhan, dan seterusnya.) kemudian menjadi masalah individual.
Solusinya bu kanlah program sosial (seperti dalam welfare system), melainkan
individual self-care (perawatan pribadi). Dengan itu, terjadi kesama sebangunan
antara individu seb agai pelaku dan individu sebagai pelaku moral bagi dirinya
sendiri. Itulah sebabnya mengapa program-program sosial dalam welfare system
dianggap mubazir.
C. TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Dalam
filsafat, pengertian tanggung jawab adalah kemampuan manusia yang menyadari
bahwa seluruh tindak- annya selalu mempunyai konsekuensi. Perbuatan tidak
bertanggung jawab, adalah perbuatan yang didasarkan pa da pengetahuan dan
kesadaran yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan juga. Tanggung jawab
merupakan restriksi (pembatasan) dari kebebasan yang dimiliki oleh manusia,
tanpa mengurangi kebebasan itu sendiri. Tidak ada yang membatasi kebebasan
seseorang, kecuali kebebasan orang lain. Jika kita bebas berbuat, maka orang
lain juga memiliki hak untuk bebas dari konsekuensi pelaksanaan kebebasan kita.
Dengan demikian, kebebasan manusia harus dikelola agar tidak terjadi kekacauan.
Dan norma untuk mengelola kebebasan itu adalah tanggung jawab sosial. Tanggung
jawab sendiri merupakan implementasi kodrat manusia sebagai makhluk sosial.
Maka demi kebaikan bersama, maka pelaksanaan kebebasan manusia harus
memperhatikan kelompok sosial di mana ia berada. Menurut Prof. Burhan Bungin
(2006: 43), mengatakan bahwa kehidupan kelompok adalah sebuah naluri manusia
sejak ia dilahirkan. Naluri ini yang mendorongn
ya untuk selalu menyatukan hidupnya dengan orang lain dalam kelompok.
Naluri berkelompok itu juga yang men
dorong manusia untuk menyatukan dirinya dengan ke lom pok yang lebih besar dalam kehidupan manusia
lain di sekeli- lingnya, bahkan mendorong manusia menya tu dengan alam fisiknya.
Untuk memenuhi naluriah manus ia itu, maka set iap manusia saat melakukan
proses keterlibatannya den gan orang dan lingkungannya, proses ini dinama kan
adap tasi. Adapa tasi dengan kedua lingkungan tadi, manusia lain dan lingkungan
sekitar, melahirk an struktur sosial yang baru yang disebut kelompok sosial.
Kelompok sosial adalah kelompok kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau
kesatuan-kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relatif kecil yang hidup
secara guyub. Ada juga beberapa kelompok sosial yang dibentuk secara formal dan
memiliki aturan-aturan yang jelas. Berdasarkan struktur kelompok dan proses so
sialnya, maka kelompok sosial dapat dibagi menjadi beberapa karakter yang
penting. Pada umumnya, kelompok sosial tersebut adalah kelompok sosial yang
teratur, artinya mudah diamati dan memiliki struktur yang relatif jelas. Ada
pula kelompok sosial yang tidak teratur, artinya sulit diamati strukturnya dan
sifatnya, seperti kerumunan dan publik. Kerumunan (crowd) merupakan kelompok manusia
yang terbentuk secara kebetulan, tiba-tiba (suddenly) dalam suatu tempat dan
waktu yang sama karena kebetulan memiliki pusat perhatian yang sama. Pada
kerumunan, umumnya tidak terjadi interaksi sosial di antara orang-orang, begitu
juga di antara mereka tidak ada ikatan sosial yang mendalam walaupun mungkin
memiliki perasaan yang sama dengan orang lain yang berada di tempat yang sama
itu. Sebagaimana kenyataannya, bahwa manusia pada awalnya lahir dalam kelompok
formal-primer yaitu keluarga, di mana kelompok ini disebut sebagai salah satu
dari jenis kelompok-kelompok kecil yang paling berkesan bagi setiap individu.
Isolasi kehidupan individu dalam keluarga tak bertahan lama, karena seirama
dengan perkembangan fisik, intelektual, pengalaman, dan kesempatan. Individu
mulai melepas hubungan-hubungan keluarga dan memasuki dan menyebar untuk
menjalankan berbagai kegiatannya dan bertemu dengan manusia lain yang memiliki
kesamaan tujuan, kepentingan, dan berbagai aspirasi lainnya. Dalam proses
pelepasan tersebut sehingga membentuk kelompok lainnya, individu terus
beradaptasi. Di dalam kelompok, masing-masing anggota berkomunikasi, saling
berinteraksi, saling pengaruh mempengaruhi satu dengan lainnya.
D. ISU EKONOMI DALAM MEDIA MASSA
Ekonomi
dipahami sebagai ilmu atau kajian yang menelaah kekuatan atau kemampuan yang
mengalokasikan sumber untuk memenuhi kebutuhan yang dipersaingk an. Dalam
perkembangan media massa, yang turut juga dipengaruhi oleh masalah produksi dan
distribusi massal. Menurut Straubhaard dan LaRose dalam buku Media Now (2002),
ada beberapa tipe masyarakat ekonomi yang membentuk perkembangan media massa,
yaitu: • Masyarakat pertanian di mana produksi dan distribusi
ditandai dengan dinamika produksi dan distribusi yang bersifat lokal dan
kedaerahan. • Masyarakat industri yang ditandai dengan standarisasi dan
pengolahan produksi dan distribusi massal. • Masyarakat informasi yang ditandai
internasionalisasi dan komersialisasi informasi yang ada dalam masyarakat.
Tentu saja, ruang lingkup dan ukuran pasar pun berkembang dari yang bersifat
lokal kedaerahan, regionalisasi dan nasional sampai ke level internasional.
Perkembangan media massa berkembang melalui pembangunan skala ekonomi yang
bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dari pasar yang lebih luas. Pada
dasarnya media massa mengikuti model ekonomi industrial yang ditandai dengan
akselerasi banyaknya media dan hasil-hasilnya untuk mendapatkan biaya yang
murah untuk produksinya. Ketika produksi semakin besar diharapkan juga
perkembangan pembeli dan cakupan daerah yang dapat membelinya. Dalam
perkembangan selanjutnya, media massa juga tidak dapat dipisahkan dengan hukum
persaingan ka- rena industri media massa yang didirikan tidak lagi sebagai
pemain tunggal. Persaingan tidak dilihat sebagai hal yang negatif tapi harus
dipahami sebagai hal yang membangun baik dari segi produksi dan distribusi
media massa itu sendiri. Dalam iklim ekonomi, tidak menutup kemungkinan
terjadinya monopoli. Atmosfer monopoli ini bisa terjadi karena sistem
persaingan yang keras sehingga diperlukan pemain ekonomi yang kuat. Hal ini
bisa mengakibatkan sistem permainan ekonomi dalam media massa juga. Sistem
kepemilikan merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan ekonomi media.
Hanya memang ada masalah yang berkaitan dengan atmosfer ekonomi ini, yaitu
masalah kepemilikan media massa yang justru melemahkan peran dan fungsi sosial
media massa, dalam hal ini melemahkan proses diversitas informasi yang
diperlukan oleh masyarakat. Tapi yang jelas dari sekian motif ekonomi yang muncul,
yang paling pokok adalah motif keuntungan. Faktor keuntungan adalah faktor yang
mengoperasionalisasikan industri media sampai ke organisasi-organisasinya.
Dalam sebuah industri, termasuk di dalamnya industri media massa, faktor
keuntungan adalah faktor penting. Faktor keuntungan ini yang sering bertabrakan
dengan masalah kepentingan publik yang juga diemban oleh media massa. Untuk
“menggenjot” keuntungan ini, media mas sa mempunyai banyak strategi dari hanya
pemotongan pegawai sampai pemanfaatan iklan secara besar-besaran pada setiap
produk media massa yang dihasilkan.
E. ISU MORAL VERSUS KEPENTINGAN EKONOMI
Perkembangan
media massa semakin pesat ketika terjadi perubahan dramatis dalam teknologi
komunikasi. Perkembangan industri media ini tak terelakkan. Konsekuensi logis
dari usaha untuk mengembangkan media adalah kebutuhan modal atau kapital yang
lebih besar. Kompleksitas industri komunikasi massa sebagai suatu yang tak
terelakkan; tidak bisa menghindari adanya konsolidasi dan proses konsentrasi
yang mau tidak mau dilakukan oleh setiap pelaku komunikasi massa untuk tetap
bisa berproses sebagai sebuah industri sosial dan ekonomi. Tekanan ekonomi
memang sudah menjadi alasan utama untuk semua orang bebas melakukan sesuatu. Ti
dak terlepas dari sebuah institusi media, yang pada awalnya menyampaikan
informasi yang benar dan akurat tan pa
ada pengaruh atau tekanan oleh sesuatu apapun. Tet api saat ini media dijadikan
sebuah sarana untuk para pengusaha-pengusaha memperluas jangkauan pasarnya.
Seperti, membentuk opini publik tentang produk mereka, mengangkat citra sebuah
perusahaan, menghadirkan sebuah kasus untuk menjatuhkan para pesaing dan semua
ini hanya berdasarkan tekanan ekonomi semata. Alhasil semua tayangan media
dijadikan pasar yang memperlihatkan semua produk dari pemasang iklan dan para
sponsor-sponsor acara, yang membuat pemirsa menj adi konsumtif. Lain lagi dengan
tayangan-tayangan yang memperoleh rating tertinggi adalah tayangan yang bisa
mengakibatkan munculnya perilaku antisosial, dan itu jelas bertentangan dengan
nilai-nilai etis yang berlaku. Saat dilema antara rasa tanggung jawab sosial
itu muncul dengan tekanan ekonomi baik itu bagi kepentingan pri- badi ataupun
perusahaan, maka nilai-nilai etis akan luntur sendirinya dengan kekuasaan sebuah
tekanan ekonomi. Media adalah sesuatu yang unik karena bisnis mereka mengambil
keuntungan tidak langsung dari konsumen tetapi langsung dari pemasang iklan.
Produk media adalah berita, informasi, dan juga hiburan. Produk tersebut telah
memberikan suatu output yang berbeda dengan industri lainnya. Dalam konteks
ekonomi-politik media, terdapat tiga tolok ukur sistem sosial politik yang
demokratis. Pertama, peniadaan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ketimpangan
dalam bentuk kepemilikan dan kekayaan dipandang sebagai penghambat partisipasi
setiap anggota masyarakat ke dalam sistem politik yang ada.
F. PENGARUH IKLAN DALAM PRAKTIK KOMUNIKASI
Berbicara
tentang pengaruh ekonomi terhadap praktik komunikasi tidak bisa dilepaskan dari
pembahasan ten- tang iklan. Iklan adalah penyokong ekonomi utama untuk
meningkatkan kualitas dari fungsi informasi dan hiburan dari komunikasi massa.
Karena dari iklanlah media mendapatkan sokongan keuangan baik dari sektor
pemerintahan dan politik, maka tak heran bila dikatakan bahwa media sangat
bergantung dengan sektor komersil. Tekanan ekonomi yang timbul akibat dampak
dari pe ngaruh iklan dapat dilihat sedikitnya di tiga area: • Jumlah dari
materi komersil yang dapat menentukan lamanya iklan tersebut dapat ditampilkan
(spot) bukan pada saat jatah untuk iklan melainkan untuk berita ataupun
hiburan. • Pemotongan anggaran untuk iklan dari para klien yang disebabkan oleh
resesi ekonomi, atau pengalokasian dana iklan dari satu media ke media lainnya
sangat mempengaruhi perekonomian suatu institusi me dia. Jika mengalami
pergolakan finansial seperti ini divisi pemberitaan akan mengencangkan budget
yang ada. Keadaan seperti ini akan berdampak pada penurunan mutu tulisan. •
Pesan-pesan komersial akan mempengaruhi isi dari pesan yang bukan komersial dan
otomatis juga memberi tekanan kepada para pimpinan media. Pemasang iklan dapat
langsung bereaksi bahkan sampai dengan penarikan iklan mereka dari surat kabar
jika ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan para pemasang iklan.
Tujuan
dari iklan adalah untuk mempengaruhi seseorang di dalam suatu lingkungan.
Organisasi media yang masih dalam skala kecil terkadang mengalah terhadap
permintaan para pemasang iklan seperti menolak suatu berita atau program yang
dianggap menyerang jaringan para pemasang iklan. Pemasang iklan juga dapat
menyerang program dengan iklan-iklan produk mereka dan para pimpinan media juga
tidak dapat menolaknya. Besar dan stabilnya suatu institusi media karena
digencar kan oleh serangan iklan-iklan bahkan kepentingann jurnalistik pun
kadang-kadang dikorbankan atas nama kenyataan ekonomi. Sisi positifnya adalah
dengan adanya iklan, media tidak tergantung secara finansial kepada pemerintah
atau kekuatan politik. Tekanan ekonomi yang timbul dari pengaruh iklan se tidaknya dilihat dari tiga cara: 1. Jumlah
materi komersil mengurangi spot berita atau hiburan. 2. Pemotongan/pembatalan
anggaran untuk iklan dari para klien sangat mempengaruhi perekonomian suatu
institusi media. 3. Pemasang iklan dapat langsung bereaksi bahkn sampai pada penarikan
iklan apabila ada sesuatu yang tidak menyenangkan mereka.
G. DISKUSI KASUS
Louis
Alvin Day, Ethics in Media Communications: Cases and Controversies. Wardsworth:
1991, mencontohkan sejumlah kasus sebagai bagian dari diskusi tentang
pertentangan antaran tekanan ekonomi versus tanggung jawab sosial. Diskusi
kasus selain untuk memantapkan materi pada bab ini juga menggambarkan bagaimana
rumitnya persilangan tekanan ekonomi dan tanggung jawab sosial dalam sebuah
praktik komunikasi.
Kasus
1: Koran Lokal dan Perseroan
Kerja
sama antara kota Portsmouth dan Acme Industries merupakan suatu keputusan yang
bagus. Ka-rena perkembangan finansial kota Portsmouth kurang berkembang. Acme
Industries sendiri merupakan perusahaa n manufaktur untuk pesawat terbang dan
bekerja sama dengan Departemen Pertahanan untuk pengadaan helikopter, tank, dan
perlengkapan perang. Sehingga Acme Ind ustries dapat mendukung industri kecil
dan otomatis akan meningkatkan finansial Portsmouth di masa yang akan datang
karena akan meningkatkan jumlah pekerja dan pendidikan yang bagus bagi penduduk
Portsmouth. Untuk meyakinkan bahwa Acme Industries ini sangat penting bagi
penduduk Portsmouth, mereka mendirikan rumah sakit, taman, dan menyumbangkan
dananya untuk amal. PR Acme Industries sangatlah peka akan hal ini dan ingin
membangun citra bahwa Acme Industries sangatlah penting bagi kehidupan penduduk
Portsmouth. PR Acme Industries dengan rutin mengirimkan press release ke
media-media dengan menuliskan berita-berita me ngenai aktivitas-aktivitas perusahaan
yang berkaitan dengan perluasan bisnis, kerja sama dengan Departemen Pertahanan
dan lain-lain. The Banner-Herald adalah surat kabar yang menjadi target utama
bagi Acme Industries untuk rencana PR mereka. Jim Hale, Managing Director dari
Banner Herald sangat berkesan dengan perkembangan kota Portsmouth sejak
kedatangan Acme Industries. Ditambah lagi iklan mengenai Acme Industries yang
akan mendatangkan keuntungan besar bagi Banner Herald. Berita-berita mengenai
Acme Industries merupakan sesuatu yang reguler dan isi dari berita selalu dalam
peng- awasan PR Acme Industries. Tetapi ada satu reporter yaitu Fred Simons
menerima berita via telepon bahwa ja tuhnya helikopter militer telah menewaskan
beberapa kru merupakan helikopter buatan Acme Industries. Helikopter tersebut
dibuat dengan konstruksi yang buruk dengan mengurangi standar kualitas yang
ada. Dan salah satu pekerja mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mempercepat
pengiriman dan meningkatkan profit margin. Telepon kedua datang lagi dengan membenarkan
berita tersebut dan mempunyai salinan data-data dari pemotongan biaya yang
mengakibatkan pengurangan kualitas. Hale mempertimbangkan untuk menampilkan
berita ini dengan pertimbangan sebagai berikut, Jika skandal ini dimuat maka
kontrak dengan Departemen Pertahanan akan di review kembali.
Perusahaan-perusahaan kecil yang bergantung dengan Acme Industries akan
kehilangan kontrak dan ini akan berdampak pada finansial bagi perusahaan.
Otomatis tidak ada pendapatan dari iklan Acme Industries di surat kabar
Banner-Herald. Di lain pihak, insting jurnalistik Hale mengatakan bahw a ini
adalah sesuatu yang penting untuk dimuat. Kar ena menyangkut hal kredibilitas
surat kabar lokal jika skandal ini lebih dahulu sampai ke media nasional. Dan
Banner-Herald akan dicap sebagai media komersil. Te tapi Hale juga mengakui
bahwa Acme Industries sangat meningkatkan perekonomian daerah dan dia percaya
bahwa kebenaran di mata masyarakat terkadang san gat selektif.
Ulasan
Kasus
Ini
merupakan kasus yang kompleks karena banyak kepentingan yang terlibat pada
kasus ini baik kredibilitas surat kabar, kelangsungan surat kabar, maupun
perekonomian daerah. Kasus ini merupakan tanggung jawab sosial bukanlah suatu
skandal. Dan ini merupakan dilema bagi surat kabar lokal yang kelangsungannya
bergantung pada pangsa pasar. Berharap setiap praktisi media dapat melihat
dampak atau efek kasus perkasus terhadap kesejahteraan masyarakat. Keputusan
Hale untuk memuat ber ita tersebut adalah tepat karena terjadi pemberitaan
berimbang dengan mengakui keberadaan Acme untuk kelangsungan perekonomian di
Portsmouth dan BannerHerald dan juga mengangkat masalah yang terjadi.
Comments
Post a Comment