BAB 10 KEPENTINGAN, TEKANAN EKONOMI, DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL


BAB 10
KEPENTINGAN, TEKANAN EKONOMI, DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

A.  TEKANAN EKONOMI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Tekanan ekonomi mempengaruhi komunikasi yang dilakukan. Dalam berkomunikasi ada tanggung jawab sosial, walau kadangkala tanggung jawab sosial tersebut sering dikalahkan oleh kepentingan ekonomi. Dalam komunikasi massa, tekanan ekonomi berasal dari tiga sumber, yaitu: 1. Pendukung finansial; investor, pemilik, pemasang iklan, dan pelanggan. 2. Para pesaing. 3. Masyarakat/publik secara umum.
Padahal, mengejar keuntungan dan akumulasi kekayaan tidak harus mengorbankan moral. Namun karena saat ini pertumbuhan pasar yang semakin bersaing membuat institusi media menjadi ekspansi bisnis para pengusaha, sehingga banyak keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan keuntungan komersil belaka. Semua media berlomba-lomba membuat tayangan yang kreatif dan menarik perhatian para konsumen, sehingga merebut hati pemirsa. Dan hal ini dimanfaatkan oleh para media untuk menayangkan iklan-iklan agar da- pat dipertontonkan ke para pemirsa. Tentu saja hal ter sebut merupakan pemasukan yang terbesar bagi instit usi media, bahkan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pemasukan keuangan media adalah iklan. Tetapi yang terj ad i adalah bahwa pemasang iklan dapat memutuskan apakah suatu program dapat ditayangkan atau tidak, seh ingga kekuasaan menjadi di tangan pemasang iklan. Sebuah idealisme jurnalistik terkadang memang dikalahkan oleh sebuah kekuasaan keuangan. Manajemen med ia sudah mulai dirasuki oleh teori-teori marketing yang penuh strategi untuk meraup keuntungan komersil. Se  hingga keputusan-keputusan manajemen media hanya berdasarkan sebuah keuangan semata, dan meletakkan idealisme jurnalistik ke urutan paling bawah. Hal ini menyebabkan adanya dilema antara nilai etis antara tanggung jawab sosial dan tekanan ekonomi yang ada demi kelangsungan institusi media itu sendiri.
B.  NEOLIBERALISME SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI BARU
Studi yang dilakukan I. Wibowo dkk., (2003) secara lugas menunjukkan bahwa perkembangan kapitalisme dewasa ini tengah memasuki apa yang disebut neolib eralism. Pada intinya, gagasan pokok neoliberalisme adal ah menjadikan ekonomi sebagai kunci untuk memahami dan mendekati berbagai masalah, penggusuran arena hidup sosial menjadi urusan individu, dan pemindahan regulasi dari arena sosial ke urusan personal. Ada semacam pemujaan pasar dalam gagasan neoliberalisme. Pa ra fundamentalis pasar begitu percaya bahwa tidak hanya produksi, distribusi dan konsumsi yang tunduk pada hukum pasar, tapi seluruh kehidupan.
Dalam gagasan neoliberalisme, cara-cara kita bertransaksi dalam kegiatan ekonomi bukanlah satu dari berbagai model hubungan antarmanusia, melainkan satusatunya model yang mendasari semua tindakan dan relasi antar manusia, baik itu persahabatan, keluarga, hukum, tata-negara, maupun hubungan internasional. Tindakan dan hubungan antarpribadi kita maupun tindakan dan hubungan legal, sosial, dan politis kita hanyalah ungkapan dari model hubungan menurut kalkulasi transaksi eko nomi. Aktivitas komunikasi dengan demikian mestilah dilihat sebagai entitas ekonomi yang bermuara pada perhitungan untung rugi. Ketika kita berkomunikasi, dalam kacamata neolib, maka sejatinya kita tengah memenuhi kebutuhan. Dengan demikian “berkomunikasi” pada dasarnya adalah “berekonomi”. Priyono (dalam Wibowo, 2003: 54), mengidentifikasi im plikasi ontologis manusia sebagai homo economicus sep erti di atas mencakup dua hal; pertama, hubunganhubungan antar pribadi dan sosial kita mesti dipahami de ngan menggunakan konsep dan tolok ukur ekonomi. Jadi, ontologi economicus punya implikasi pada epistemologi economicus pula. Kedua, prinsip ekonomi juga mer  upakan tolok-ukur untuk mengevaluasi berbagai tindakan dan kebijakan pemerintah suatu negara. Dala m hal ini, ontologi dan epistemologi economicus pada gilirannya melahirkan etika economicus pula. Jika liberlisme klasik menuntut pemerintah untuk menghormati kinerja pasar sebagai salah satu cara jitu kehidupan ekonomi, neoliberalisme menuntut kinerja pasar bebas sebagai satu-satunya tolok-ukur untuk menilai berhasil tidaknya semua kebijakan pemerintah.
Menurut Wibowo (2003: 3), pada tataran makro paling tidak terdapat tiga faktor yang mendorong munculnya neoliberalisme. Pertama, berkembangnya perusahaan multinasional (multinational corporation-MNC) sebagai kekuatan yang nyata dan bahkan memiliki aset kekayaan yang lebih besar daripada negara-negara kecil di dunia. Mereka ini rata-rata mempunyai kantor pusat di negara-negara maju (AS, Uni Eropa, Kanada, Jepang, Australia), sekaligus memanfaatkan semua fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh negara-negara itu, dan in- dustri komunikasi bukan merupakan pengecualian. Namun demikian, gerak mareka dibimbing bukan oleh nasionalisme, tetapi semata-mata oleh insting mengeruk laba di mana pun kesempatan itu ada di dunia. Kedua, munculnya rezim internasional yang berfungsi sebagai surveillance system. Untuk menjamin bahwa negara-negara di dunia patuh menjalankan prinsip pasar bebas dan perdagangan bebas. Tiga organisasi yang utama adalah WTO (World Trade Organization), World Bank dan IMF (International Monetery Fund). Dengan mengandalkan tim yang kuat tersebar ke seluruh dunia, mereka ini mampu membuat evaluasi dan laporan tahunan (annual report) atas negara-negara di seluruh dunia. Secara khusus, Wood (dalam Hidayat, 2003: 1) menyebut World Bank dan IMF sebagai dua institusi yang telah menjalankan fungsi ideologi neoliberalisme sebagai ‘… build-in systemic mechanism of economic liberation, opposing not only socialism but also nationalism as well, in favor of the progressive extension of international market forces”.
Ketiga, terjadinya revolusi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Tanpa kemajuan dalam bidang ini, tidak mungkin terjadi kemajuan-kemajuan neoliberal. Gilpin & Gilpin (2002 :176), menggarisbawahi bahwa perubahan teknologi menjadi basis perubahan-perubahan peran MNC dalam ekonomi global. Kemajuan-kemajuan revolusioner dalam komunikasi dan transportasi, seperti internet dan konferensi jarak jauh misalnya, secara teknis  memungkinkan bisnis-bisnis mengorganisasikan serta me  ngelola sistem industri dan distribusi global. Kemajuan-kemajuan teknologi ini telah banyak mengurangi biaya globalisasi industri jasa dan manufaktur. Pada saat yang sama neoliberalisme mengidealkan in ternasionalisasi kekuatan pasar. Bahwa bukan hanya me kanisme pasar harus dipakai untuk mengatur ekonomi  seb uah negara, tapi juga untuk mengatur ekonomi globa l. Produk, dengan demikian, tidak boleh hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Begitu ju ga halnya dengan investasi yang tidak ditanamkan secara lokal, melainkan harus merambat ke seluruh pelosok bumi mengikuti hukum supply and demand. Dengan kata lain, gejala yang baru ini meninggalkan wilayah ‘political economy’ biasa dan memasuki wilayah yang kini ramai disebut ‘international political economy’. Penetrasi pasar internasional dalam dunia komunikasi Indonesia menjadi lebih tak terhindari (inevitable) terutama mengingat industri komunikasi amat sarat modal dan teknologi tinggi. Privatisasi sebagai salah satu kebijakan penting neoliberalisme dapat dipahami dari gagasannya tentang hu- bungan pemerintah dan sektor bisnis. Lain dengan liberalisme klasik yang bereaksi terhadap kontrol kuat negara atas hidup ekonomi (dalam merkantilisme), neoliberalisme melihat bahwa negara tidak punya alasan apapun untuk mencampuri dan mengawasi pasar, karena  pasarlah yang justru merupakan prinsip yang mendasari negara dan masyarakat. Pasar juga yang menjadi tolokukur semua keberhasilan dan kegagalan negara. Kar ena itu, bila kebijakan sosial (dalam welfare system misalnya) menggangu kinerja pasar, mereka seharusnya dihapus, atau paling tidak diubah supaya sesuai dengan prinsip pasar bebas. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan-kebijakan neoliberal berusaha memangkas atau bahkan menghabisi peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi sampai tahap di mana otoritas legitim pemerintah untuk mengelola suatu negara habis (Priyono, dalam Wibowo, 2003: 58). Negara dalam perspektif neoliberal tidak hanya diharuskan untuk mempertahankan peran tradisionalnya sebagai ‘penjaga malam’ (yang menjamin kebebasan ekonomi), tapi juga berkewajiban untuk mengembangkan teknik-tek nik mengontrol warga, tanpa negara harus bertanggung jawab terhadap mereka. Karena dalam neoliberalisme masyarakat merupakan kerumunan para wirausahawan/ti yang otonom, masalah-masalah seperti pengangguran, kekurangan gizi, atau kemiskinan yang kita alami lalu juga bukan lagi menjadi persoalan negara. Masalah-masalah tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing warga negara. Maka apa yang semula dianggap sebagai masalah sosial (kemiskinan, pengangguran, kerusuhan, dan seterusnya.) kemudian menjadi masalah individual. Solusinya bu kanlah program sosial (seperti dalam welfare system), melainkan individual self-care (perawatan pribadi). Dengan itu, terjadi kesama sebangunan antara individu seb agai pelaku dan individu sebagai pelaku moral bagi dirinya sendiri. Itulah sebabnya mengapa program-program sosial dalam welfare system dianggap mubazir.

C.  TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Dalam filsafat, pengertian tanggung jawab adalah kemampuan manusia yang menyadari bahwa seluruh tindak- annya selalu mempunyai konsekuensi. Perbuatan tidak bertanggung jawab, adalah perbuatan yang didasarkan pa da pengetahuan dan kesadaran yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan juga. Tanggung jawab merupakan restriksi (pembatasan) dari kebebasan yang dimiliki oleh manusia, tanpa mengurangi kebebasan itu sendiri. Tidak ada yang membatasi kebebasan seseorang, kecuali kebebasan orang lain. Jika kita bebas berbuat, maka orang lain juga memiliki hak untuk bebas dari konsekuensi pelaksanaan kebebasan kita. Dengan demikian, kebebasan manusia harus dikelola agar tidak terjadi kekacauan. Dan norma untuk mengelola kebebasan itu adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sendiri merupakan implementasi kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Maka demi kebaikan bersama, maka pelaksanaan kebebasan manusia harus memperhatikan kelompok sosial di mana ia berada. Menurut Prof. Burhan Bungin (2006: 43), mengatakan bahwa kehidupan kelompok adalah sebuah naluri manusia sejak ia dilahirkan. Naluri ini yang mendorongn  ya untuk selalu menyatukan hidupnya dengan orang lain dalam kelompok. Naluri berkelompok itu juga yang men  dorong manusia untuk menyatukan dirinya dengan ke lom  pok yang lebih besar dalam kehidupan manusia lain di sekeli- lingnya, bahkan mendorong manusia menya tu dengan alam fisiknya. Untuk memenuhi naluriah manus ia itu, maka set iap manusia saat melakukan proses keterlibatannya den gan orang dan lingkungannya, proses ini dinama kan adap tasi. Adapa tasi dengan kedua lingkungan tadi, manusia lain dan lingkungan sekitar, melahirk an struktur sosial yang baru yang disebut kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kelompok kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relatif kecil yang hidup secara guyub. Ada juga beberapa kelompok sosial yang dibentuk secara formal dan memiliki aturan-aturan yang jelas. Berdasarkan struktur kelompok dan proses so sialnya, maka kelompok sosial dapat dibagi menjadi beberapa karakter yang penting. Pada umumnya, kelompok sosial tersebut adalah kelompok sosial yang teratur, artinya mudah diamati dan memiliki struktur yang relatif jelas. Ada pula kelompok sosial yang tidak teratur, artinya sulit diamati strukturnya dan sifatnya, seperti kerumunan dan publik. Kerumunan (crowd) merupakan kelompok manusia yang terbentuk secara kebetulan, tiba-tiba (suddenly) dalam suatu tempat dan waktu yang sama karena kebetulan memiliki pusat perhatian yang sama. Pada kerumunan, umumnya tidak terjadi interaksi sosial di antara orang-orang, begitu juga di antara mereka tidak ada ikatan sosial yang mendalam walaupun mungkin memiliki perasaan yang sama dengan orang lain yang berada di tempat yang sama itu. Sebagaimana kenyataannya, bahwa manusia pada awalnya lahir dalam kelompok formal-primer yaitu keluarga, di mana kelompok ini disebut sebagai salah satu dari jenis kelompok-kelompok kecil yang paling berkesan bagi setiap individu. Isolasi kehidupan individu dalam keluarga tak bertahan lama, karena seirama dengan perkembangan fisik, intelektual, pengalaman, dan kesempatan. Individu mulai melepas hubungan-hubungan keluarga dan memasuki dan menyebar untuk menjalankan berbagai kegiatannya dan bertemu dengan manusia lain yang memiliki kesamaan tujuan, kepentingan, dan berbagai aspirasi lainnya. Dalam proses pelepasan tersebut sehingga membentuk kelompok lainnya, individu terus beradaptasi. Di dalam kelompok, masing-masing anggota berkomunikasi, saling berinteraksi, saling pengaruh mempengaruhi satu dengan lainnya.
D.  ISU EKONOMI DALAM MEDIA MASSA
Ekonomi dipahami sebagai ilmu atau kajian yang menelaah kekuatan atau kemampuan yang mengalokasikan sumber untuk memenuhi kebutuhan yang dipersaingk an. Dalam perkembangan media massa, yang turut juga dipengaruhi oleh masalah produksi dan distribusi massal. Menurut Straubhaard dan LaRose dalam buku Media Now (2002), ada beberapa tipe masyarakat ekonomi yang membentuk perkembangan media massa, yaitu: •          Masyarakat    pertanian       di            mana  produksi         dan     distribusi ditandai dengan dinamika produksi dan distribusi yang bersifat lokal dan kedaerahan. • Masyarakat industri yang ditandai dengan standarisasi dan pengolahan produksi dan distribusi massal. • Masyarakat informasi yang ditandai internasionalisasi dan komersialisasi informasi yang ada dalam masyarakat. Tentu saja, ruang lingkup dan ukuran pasar pun berkembang dari yang bersifat lokal kedaerahan, regionalisasi dan nasional sampai ke level internasional. Perkembangan media massa berkembang melalui pembangunan skala ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dari pasar yang lebih luas. Pada dasarnya media massa mengikuti model ekonomi industrial yang ditandai dengan akselerasi banyaknya media dan hasil-hasilnya untuk mendapatkan biaya yang murah untuk produksinya. Ketika produksi semakin besar diharapkan juga perkembangan pembeli dan cakupan daerah yang dapat membelinya. Dalam perkembangan selanjutnya, media massa juga tidak dapat dipisahkan dengan hukum persaingan ka- rena industri media massa yang didirikan tidak lagi sebagai pemain tunggal. Persaingan tidak dilihat sebagai hal yang negatif tapi harus dipahami sebagai hal yang membangun baik dari segi produksi dan distribusi media massa itu sendiri. Dalam iklim ekonomi, tidak menutup kemungkinan terjadinya monopoli. Atmosfer monopoli ini bisa terjadi karena sistem persaingan yang keras sehingga diperlukan pemain ekonomi yang kuat. Hal ini bisa mengakibatkan sistem permainan ekonomi dalam media massa juga. Sistem kepemilikan merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan ekonomi media. Hanya memang ada masalah yang berkaitan dengan atmosfer ekonomi ini, yaitu masalah kepemilikan media massa yang justru melemahkan peran dan fungsi sosial media massa, dalam hal ini melemahkan proses diversitas informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Tapi yang jelas dari sekian motif ekonomi yang muncul, yang paling pokok adalah motif keuntungan. Faktor keuntungan adalah faktor yang mengoperasionalisasikan industri media sampai ke organisasi-organisasinya. Dalam sebuah industri, termasuk di dalamnya industri media massa, faktor keuntungan adalah faktor penting. Faktor keuntungan ini yang sering bertabrakan dengan masalah kepentingan publik yang juga diemban oleh media massa. Untuk “menggenjot” keuntungan ini, media mas sa mempunyai banyak strategi dari hanya pemotongan pegawai sampai pemanfaatan iklan secara besar-besaran pada setiap produk media massa yang dihasilkan.

E.  ISU MORAL VERSUS KEPENTINGAN EKONOMI
Perkembangan media massa semakin pesat ketika terjadi perubahan dramatis dalam teknologi komunikasi. Perkembangan industri media ini tak terelakkan. Konsekuensi logis dari usaha untuk mengembangkan media adalah kebutuhan modal atau kapital yang lebih besar. Kompleksitas industri komunikasi massa sebagai suatu yang tak terelakkan; tidak bisa menghindari adanya konsolidasi dan proses konsentrasi yang mau tidak mau dilakukan oleh setiap pelaku komunikasi massa untuk tetap bisa berproses sebagai sebuah industri sosial dan ekonomi. Tekanan ekonomi memang sudah menjadi alasan utama untuk semua orang bebas melakukan sesuatu. Ti dak terlepas dari sebuah institusi media, yang pada awalnya menyampaikan informasi yang benar dan akurat tan  pa ada pengaruh atau tekanan oleh sesuatu apapun. Tet api saat ini media dijadikan sebuah sarana untuk para pengusaha-pengusaha memperluas jangkauan pasarnya. Seperti, membentuk opini publik tentang produk mereka, mengangkat citra sebuah perusahaan, menghadirkan sebuah kasus untuk menjatuhkan para pesaing dan semua ini hanya berdasarkan tekanan ekonomi semata. Alhasil semua tayangan media dijadikan pasar yang memperlihatkan semua produk dari pemasang iklan dan para sponsor-sponsor acara, yang membuat pemirsa menj  adi konsumtif. Lain lagi dengan tayangan-tayangan yang memperoleh rating tertinggi adalah tayangan yang bisa mengakibatkan munculnya perilaku antisosial, dan itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai etis yang berlaku. Saat dilema antara rasa tanggung jawab sosial itu muncul dengan tekanan ekonomi baik itu bagi kepentingan pri- badi ataupun perusahaan, maka nilai-nilai etis akan luntur sendirinya dengan kekuasaan sebuah tekanan ekonomi. Media adalah sesuatu yang unik karena bisnis mereka mengambil keuntungan tidak langsung dari konsumen tetapi langsung dari pemasang iklan. Produk media adalah berita, informasi, dan juga hiburan. Produk tersebut telah memberikan suatu output yang berbeda dengan industri lainnya. Dalam konteks ekonomi-politik media, terdapat tiga tolok ukur sistem sosial politik yang demokratis. Pertama, peniadaan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ketimpangan dalam bentuk kepemilikan dan kekayaan dipandang sebagai penghambat partisipasi setiap anggota masyarakat ke dalam sistem politik yang ada.
F.  PENGARUH IKLAN DALAM PRAKTIK KOMUNIKASI
Berbicara tentang pengaruh ekonomi terhadap praktik komunikasi tidak bisa dilepaskan dari pembahasan ten- tang iklan. Iklan adalah penyokong ekonomi utama untuk meningkatkan kualitas dari fungsi informasi dan hiburan dari komunikasi massa. Karena dari iklanlah media mendapatkan sokongan keuangan baik dari sektor pemerintahan dan politik, maka tak heran bila dikatakan bahwa media sangat bergantung dengan sektor komersil. Tekanan ekonomi yang timbul akibat dampak dari pe ngaruh iklan dapat dilihat sedikitnya di tiga area: • Jumlah dari materi komersil yang dapat menentukan lamanya iklan tersebut dapat ditampilkan (spot) bukan pada saat jatah untuk iklan melainkan untuk berita ataupun hiburan. • Pemotongan anggaran untuk iklan dari para klien yang disebabkan oleh resesi ekonomi, atau pengalokasian dana iklan dari satu media ke media lainnya sangat mempengaruhi perekonomian suatu institusi me dia. Jika mengalami pergolakan finansial seperti ini divisi pemberitaan akan mengencangkan budget yang ada. Keadaan seperti ini akan berdampak pada penurunan mutu tulisan. • Pesan-pesan komersial akan mempengaruhi isi dari pesan yang bukan komersial dan otomatis juga memberi tekanan kepada para pimpinan media. Pemasang iklan dapat langsung bereaksi bahkan sampai dengan penarikan iklan mereka dari surat kabar jika ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan para pemasang iklan.
Tujuan dari iklan adalah untuk mempengaruhi seseorang di dalam suatu lingkungan. Organisasi media yang masih dalam skala kecil terkadang mengalah terhadap permintaan para pemasang iklan seperti menolak suatu berita atau program yang dianggap menyerang jaringan para pemasang iklan. Pemasang iklan juga dapat menyerang program dengan iklan-iklan produk mereka dan para pimpinan media juga tidak dapat menolaknya. Besar dan stabilnya suatu institusi media karena digencar kan oleh serangan iklan-iklan bahkan kepentingann jurnalistik pun kadang-kadang dikorbankan atas nama kenyataan ekonomi. Sisi positifnya adalah dengan adanya iklan, media tidak tergantung secara finansial kepada pemerintah atau kekuatan politik. Tekanan ekonomi yang timbul dari pengaruh iklan se  tidaknya dilihat dari tiga cara: 1. Jumlah materi komersil mengurangi spot berita atau hiburan. 2. Pemotongan/pembatalan anggaran untuk iklan dari para klien sangat mempengaruhi perekonomian suatu institusi media. 3. Pemasang iklan dapat langsung bereaksi bahkn sampai pada penarikan iklan apabila ada sesuatu yang tidak menyenangkan mereka.
G.  DISKUSI KASUS
Louis Alvin Day, Ethics in Media Communications: Cases and Controversies. Wardsworth: 1991, mencontohkan sejumlah kasus sebagai bagian dari diskusi tentang pertentangan antaran tekanan ekonomi versus tanggung jawab sosial. Diskusi kasus selain untuk memantapkan materi pada bab ini juga menggambarkan bagaimana rumitnya persilangan tekanan ekonomi dan tanggung jawab sosial dalam sebuah praktik komunikasi.
Kasus 1: Koran Lokal dan Perseroan
Kerja sama antara kota Portsmouth dan Acme Industries merupakan suatu keputusan yang bagus. Ka-rena perkembangan finansial kota Portsmouth kurang berkembang. Acme Industries sendiri merupakan perusahaa n manufaktur untuk pesawat terbang dan bekerja sama dengan Departemen Pertahanan untuk pengadaan helikopter, tank, dan perlengkapan perang. Sehingga Acme Ind ustries dapat mendukung industri kecil dan otomatis akan meningkatkan finansial Portsmouth di masa yang akan datang karena akan meningkatkan jumlah pekerja dan pendidikan yang bagus bagi penduduk Portsmouth. Untuk meyakinkan bahwa Acme Industries ini sangat penting bagi penduduk Portsmouth, mereka mendirikan rumah sakit, taman, dan menyumbangkan dananya untuk amal. PR Acme Industries sangatlah peka akan hal ini dan ingin membangun citra bahwa Acme Industries sangatlah penting bagi kehidupan penduduk Portsmouth. PR Acme Industries dengan rutin mengirimkan press release ke media-media dengan menuliskan berita-berita me ngenai aktivitas-aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan perluasan bisnis, kerja sama dengan Departemen Pertahanan dan lain-lain. The Banner-Herald adalah surat kabar yang menjadi target utama bagi Acme Industries untuk rencana PR mereka. Jim Hale, Managing Director dari Banner Herald sangat berkesan dengan perkembangan kota Portsmouth sejak kedatangan Acme Industries. Ditambah lagi iklan mengenai Acme Industries yang akan mendatangkan keuntungan besar bagi Banner Herald. Berita-berita mengenai Acme Industries merupakan sesuatu yang reguler dan isi dari berita selalu dalam peng- awasan PR Acme Industries. Tetapi ada satu reporter yaitu Fred Simons menerima berita via telepon bahwa ja tuhnya helikopter militer telah menewaskan beberapa kru merupakan helikopter buatan Acme Industries. Helikopter tersebut dibuat dengan konstruksi yang buruk dengan mengurangi standar kualitas yang ada. Dan salah satu pekerja mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pengiriman dan meningkatkan profit margin. Telepon kedua datang lagi dengan membenarkan berita tersebut dan mempunyai salinan data-data dari pemotongan biaya yang mengakibatkan pengurangan kualitas. Hale mempertimbangkan untuk menampilkan berita ini dengan pertimbangan sebagai berikut, Jika skandal ini dimuat maka kontrak dengan Departemen Pertahanan akan di review kembali. Perusahaan-perusahaan kecil yang bergantung dengan Acme Industries akan kehilangan kontrak dan ini akan berdampak pada finansial bagi perusahaan. Otomatis tidak ada pendapatan dari iklan Acme Industries di surat kabar Banner-Herald. Di lain pihak, insting jurnalistik Hale mengatakan bahw a ini adalah sesuatu yang penting untuk dimuat. Kar ena menyangkut hal kredibilitas surat kabar lokal jika skandal ini lebih dahulu sampai ke media nasional. Dan Banner-Herald akan dicap sebagai media komersil. Te tapi Hale juga mengakui bahwa Acme Industries sangat meningkatkan perekonomian daerah dan dia percaya bahwa kebenaran di mata masyarakat terkadang san gat selektif.
Ulasan Kasus
Ini merupakan kasus yang kompleks karena banyak kepentingan yang terlibat pada kasus ini baik kredibilitas surat kabar, kelangsungan surat kabar, maupun perekonomian daerah. Kasus ini merupakan tanggung jawab sosial bukanlah suatu skandal. Dan ini merupakan dilema bagi surat kabar lokal yang kelangsungannya bergantung pada pangsa pasar. Berharap setiap praktisi media dapat melihat dampak atau efek kasus perkasus terhadap kesejahteraan masyarakat. Keputusan Hale untuk memuat ber ita tersebut adalah tepat karena terjadi pemberitaan berimbang dengan mengakui keberadaan Acme untuk kelangsungan perekonomian di Portsmouth dan BannerHerald dan juga mengangkat masalah yang terjadi.

Comments